Istimewa

Kejar Perusahaan Bandel, BPJS-TK Gandeng Kejati Sumut Buat Pelaporan SKK Berbasis Elektronik

10 Agustus 2017

Moneter.co.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Kantor Wilayah Sumbagut bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumut membuat program berbasis elektronik untuk memonitoring perusahaan yang membandel tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan pihaknya akan membuat progres pelaporan Surat Kuasa Khusus (SKK) berbasis elektronik untuk memudahkan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumut. 

"Nanti kita buat aplikasi berbasis IT sehingga memudahkan monitoringnya," ucapnya, Rabu (9/8).

Menurutnya, saat ini pihak BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumut sudah mempunyai aplikasi terkait SKK untuk mengetahui perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Jadi tinggal dikoneksikan aja. Jadi kerjasama yang ada selama ini dengan kejaksaan ditingkatkan menjadi berbasis online. Jadi bisa langsung masuk ke penegak hukum," ujar Umardin Lubis.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara DR Bambang Sugeng Rukmono MM MH menyambut baik dan mendukung penegakan UU tentang ketenagakerjaan. "Saya mendukung sekali pelaporan berbasis elektronik dan akan mendukung dalam penindakan kepada perusahaan yang membandel," ujarnya.

Bambang menjelaskan, perlu evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan selama ini dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut.  "Evaluasi perlu untuk meningkatkan kinerja. manfaatkan lah para JPN (Jaksa Pengacara Negara) biar UU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik," ujarnya.

Saat ini jumlah SKK (Surat Kuasa Khusus) wilayah Sumatera Utara yg sudah di serahkan ke kejaksaan sebanyak 1166 dengan potensi iuran sebesar 7.114.080.430 dan realisasi sampai dengan sekarang sebanyak 284 SKK dengan realisasi iuran sebesar 1.889.662.475. 

"SKK diberikan kepada perusahaan yang belum yang mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan. SKK juga diberikan kepada perusahaan yang tidak melaporkan upah sesuai UMK dan yang menunggak iuran," pungkas Umardin Lubis. (Hap)


TERKINI