Direktur Metrologi, Rusmin Amin berserta Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan meresmikan UPTD Metrologi Legal Kota Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi, Rabu (9/8).

Kemendag Resmikan UPTD Metrologi Legal Kota Tebing Tinggi

12 Agustus 2017

Moneter.co.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) terus meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, salah satunya dengan meresmikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara (Sumut). 

Direktur Metrologi Rusmin Amin mengatakan, bahwa UPTD Metrologi Legal dapat menjamin kebenaran pengukuran yang penting untuk mewujudkan keadlian bagi konsumen. 

“Metrologi legal bertujuan melindungi kepentingan umum/konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran serta ketertiban, dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya,” jelas Rusmin usai peresmian UPTD Metrologi Legal Kota Tebing Tinggi, Rabu (9/8). 

Rusmin menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa urusan metrologi legal merupakan urusan konkuren, di mana pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.  

Pada kunjungannya ke Pasar Hindu di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, masih ditemukan timbangan pegas yang digunakan untuk bergadang. 

Rusmin menekankan seharusnya timbangan tersebut tidak boleh digunakan untuk transaksi jual beli dan harus diganti dengan timbangan yang telah memenuhi persyaratan kemetrologian.  

“Sesuai regulasi yang ada, maka Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Metrologi Legal. Sampai saat ini, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, telah terbentuk 90 unit metrologi legal dan salah satunya UPTD Metrologi Legal Kota Tebing Tinggi,” lanjut Rusmin. 

Melalui koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rusmin mengapresiasi Kota Tebing Tinggi yang berhasil membentuk Unit Metrologi Legal setelah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Permendag No. 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal.  

“Saya mengharapkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dapat segera melaksanakan kegiatan tera, tera ulang, dan pengawasan sehingga masyarakat/konsumen mendapatkan perlindungan melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran,” pungkas Rusmin. 

UPTD Metrologi Legal Kota Tebing Tinggi berlokasi di Jl. Gunung Krakatau II Lk.03, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Peresmian juga dilakukan bersama Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi. (Top)