Ilustrasi

KIARA: Sejak Tahun 1990 Indonesia Impor Garam

12 Agustus 2017

Moneter.co.id - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat sejak tahun 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton untuk memenuhi kebutuhan industri serta kelangkaan stok garam akibat dampak dari anomali cuaca.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, sejak 1990, impor garam telah mencapai 16,97 juta dolar AS. Impor terus dilakukan sampai hari ini dengan alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak anomali cuaca. 

"Pada Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV, di tengah standardisasi garam iodium, produksi garam rakyat justru melimpah hingga 800 ribu ton sedangkan kebutuhan konsumsi hanya 600 ribu ton," ucapya, Sabtu (12/8).

Melimpahnya garam produksi petambak tidak dapat diserap industri karena tidak memenuhi kriteria kadar Natrium Chlorida (NaCl) pada garam 97 persen sehingga kebutuhan garam industri sejak itu selalu dipasok dari Australia. "Impor garam selalu menjadi solusi ketika garam langka saat kemarau basah," ujarnya.

Pemerintah pun mempermudah impor dengan menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004.

Terbaru, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 justru bertujuan menyederhanakan perizinan impor garam. "Sudah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menghentikan impor garam yang dapat dimulai dengan pembenahan dan pengelolaan garam rakyat," tegas Susan.

Selain itu, petambak garam perlu mendapat pemberian asistensi teknologi, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui penguatan asosiasi serta implementasi mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Petambak garam sudah seharusnya mendapat pemberian modal atau asistensi teknologi karena garam berkualitas baik perlu adanya mesin iodisasi dan teknologi produksi yang tidak mengandalkan cuaca.

Menurutnya, impor itu dampak dari kita yang tidak pernah serius mengembangkan teknologi. "Harus ada political will dari bangsa untuk menghentikan impor dan memperkuat pergaraman nasional," pungkasnya.