Ilustrasi | Foto: Ist

Soal Merger Bank BUMN Syariah, Direktur: Harus Spin Off BTN Syariah Dulu

13 Desember 2017

Moneter.co.id - Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko menyatakan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk atau BTN mendukung rencana pemerintah untuk melakukan merger BTN Syariah dengan BNI Syariah. Namun, sebelumnya BTN harus melepaskan atau spin off BTN Syariah yang masih berupa unit usaha syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terlebih dahulu.

"Cuma kalau mau dimerger kan kita masih unit usaha syariah. Jadi yang mau dimerger apanya dulu nih? Hal ini susah karena modalnya juga belum terpisahkan," kata Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko di sela HUT Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN yang ke-41 di Menara BTN, Jakarta, Selasa (12/12).

Untuk melakukan spin off UUS BTN Syariah, Iman mengakui saat ini permodalan perseroan masih terbatas untuk melakukan aksi korporasi tersebut. Saat ini Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) hanya sebatas 16,7%, sedangkan bank-bank BUMN lainnya sudah berada di atas 22%.

"Kemarin kan posisi CAR kita 16,7 persen. Kalau Desember ini mungkin CAR kita bisa nambah 1,5% lagi jadi 18 koma something-lah. Tapi, kalau bank pemerintah lain kan di atas 22% jadi CAR-nya mereka tinggi," katanya.

Iman menjelaskan, dengan CAR yang terbatas, belum memungkinkan bagi BTN melepas anak usaha syariahnya. "Jadi, dengan CAR terbatas itu kalau kita spin off itu kan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)-nya bisa 150% lebih besar, jadi makan modal lagi," paparnya.

Oleh sebab itu, dalam bayanganya kementerian BUMN harus melakukan holding (perbankan) dahulu, kemudian spin off baru selanjutnya melakukan merger BUMN Syariah. 

"Kalau nanti sudah terjadi holding, kita bisa right issue, modal jadi tinggi baru kita spin off. Jadi, memang untuk BTN tergantung holdingnya. kalau holdingnya jalan, keleluasan itu ada," ucap Iman.

Setelah itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN bisa mengeluar ketentuan/aturan soal merger BUMN Syariah. "Sebetulnya, tinggal keluar PP. Untuk keluar PP ada proses administrasi di pemerintah. Ibu Menteri, mereka rapatin di dalam KSSK bahwa keputusan itu berkaitan dengan sistemik risk jadi melibatkan OJK, Kemenkeu, BI, LPS. Kalau itu oke, tinggal diterbitin PP-nya," ujar Iman.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN melanjutkan rencana pembentukan raksasa bank BUMN syariah. Rencananya, pemegang saham akan melakukan penggabungan atau merger kepada BTN Syariah dan BNI Syariah.

Kajian merger bank BUMN syariah ini telah berlangsung sejak 2015. Mulanya, Kementerian BUMN ingin mendorong merger antara empat bank BUMN syariah. Kemudian, usulan mengerucut menjadi merger antara dua bank syariah. (HAP)


TERKINI