Ilustrasi | Foto: Ist

BPJS Kesehatan Tunggu Dua Revisi Perpres Terkait Efisiensi

09 Januari 2018

Moneter.co.id - BPJS Kesehatan menyatakan tengah menunggu dua revisi aturan terkait Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015. Hal itu dilakukan agar efisiensi yang diminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat dilakukan. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, dua revisi aturan ini diperlukan untuk melihat langkah-langkah efisiensi yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan. Utamanya, Perpres Jaminan Kesehatan yang berisikan lima isu yang perlu dibenahi.

Kelima isu tersebut menurut dia adalah strategi untuk memitigasi tindakan kecurangan keuangan (fraud), mempertegas posisi BPJS Kesehatan sebagai pembelanja strategis, penguatan program rujukan dan rujuk balik, mengendalikan risiko BPJS yang diakibatkan oleh tindakan orang lain (moral hazard), dan peningkatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam optimalisasi pajak rokok dari Pemda.

“Kami masih harus menunggu dua regulasi utama itu agar selesai. Untuk Perpres Jaminan Kesehatan, utamanya lima poin itu yang diangkat sesuai rapat dengan Menteri Keuangan,” ujar Fahmi, Selasa (09/01).

Fahmi menjelaskan, efisiensi dibutuhkan karena BPJS Kesehatan tak berencana meningkatkan iuran di tahun 2018. Saat ini, iuran BPJS Kesehatan per bulan untuk kelas 1 sebesar Rp80 ribu per bulan, kelas 2 sebesar Rp51 ribu per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 per bulan.

Kendati memiliki niat efisiensi, namun BPJS Kesehatan masih belum mendetailkan sumber kecukupan anggaran untuk tahun 2018. Yang pasti, tahun ini BPJS Kesehatan akan mendapat sokongan pendanaan dari kebijakan Pemda seperti pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) beberapa daerah yang berutang kepada BPJS Kesehatan. “Tapi jumlah utang pastinya saya tidak mau sebut. Sementara komposisi baurannya silahkan tanya ke Kemenkeu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar BPJS Kesehatan lebih efisien tahun depan guna menghemat pengeluaran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek usai rapat bersama Sri Mulyani akhir tahun lalu

Kemenkeu mencatat, defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2017 sebesar Rp7,8 triliun. Artinya, angka itu lebih rendah dari proyeksi awal yang diperkirakan hingga Rp9 triliun. Namun, angka defisit itu telah ditutup pemerintah yakni, sekitar Rp3,6 triliun diberikan dari APBNP 2017 dan Rp4,2 triliun diberikan sebagai bantuan PBI.


(SAM)


TERKINI