Ilustrasi

Mendes Eko Pastikan Dana Desa Naik Jadi Rp 80 Triliun di 2019

11 Maret 2018

Moneter.co.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memastikan dana desa akan mengalami kenaikan pada kisaran Rp75 triliun hingga Rp80 triliun pada 2019.

"Pada intinya, Bapak Presiden Jokowi ingin meningkatkan dana desa itu sendiri, sekarang tergantung pada pengelolanya (kepala desa) bagaimana kasus korupsi dana desa bisa ditekan," ujar Eko di Jakarta, Sabtu (10/3).

Ia menjelaskan kemarin pihaknya rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan sepertinya menyetujui kenaikan dana desa tersebut.

Eko menyebutkan ada beberapa pertimbangan mengapa, alokasi anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami kenaikan yakni kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa juga naik, kemudian masyarakat desa juga mampu dan kemampuan keuangan negara. Pemerintah pada tahun ini mengucurkan dana desa sebesar Rp60 triliun.

"Kenaikan ini, tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Presiden 2019. Total sejak 2015 hingga 2018 ini, pemerintah telah mengucurkan dana untuk dana desa sebesar Rpp187 triliun," ujarnya.

Saat ini, lanjut Eko, sekitar 80% dana desa untuk tahap satu sudah cair. Sebelumnya, dia mengatakan baru 60% yang sudah cair, namun sekarang mengalami kenaikan.

Kendala utamanya ada lambannya penyelesaian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan peraturan bupatinya.

Menteri Eko meminta kepala daerah untuk menyelesaikan APBD dan peraturan bupatinya karena dana desa masuknya gelondongan dari APBD. "Kalau APBD-nya antara dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan bupati tidak ada kesepakatan, maka dana desanya pun akan jadi korban dan pembangunannya pun tidak akan selesai," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Eko, pihaknya dibantu oleh Kemendagri yang sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk segera menyelesaikan peraturan bupati dan APBD-nya.

"Untuk pengawasan dana desa, kami berusaha mencari model terbaik. Kalau kami terlalu ketat, kepala desa takut. Kami sudah kerja sama dengan Kemendagri dan pihak kepolisian, karena memang bertugas mencegah penyelewengan,” bebernya.

Ke depan, lanjut Eko, kami meminta agar adanya jadwal pengawasan agar sama-sama bekerja dengan nyaman.

 

(HAP)


TERKINI