Ilustrasi

Fintech, Solusi Inklusi Keuangan yang Belum Optimal

11 Maret 2018

Moneter.co.id - Komisaris perusahaan startup P2P untuk properti Gradana Freenyan Liwang menyatakan tujuan utama inklusi keuangan yakni agar setiap orang bisa mengakses sektor keuangan secara sederhana dan cepat, salah satunya melalui industri finansial teknologi (fintech).

"Adanya opini fintech merupakan bentuk lain dari rentenir digital. Istilah rentenir digital yang akhir-akhir ini marak mengacu kepada beberapa fintech yang menawarkan payday loans di mana calon peminjam bisa mendapatkan uang secara cepat tanpa banyak persyaratan maupun verifikasi," katanya, Sabtu (10/3).

Ia mengemukakan bunga yang dikenakan pun jauh lebih tinggi daripada perbankan karena  sesuai dengan besaran resikonya. Semakin tinggi resiko tentu saja bunga yang diterapkan lebih tinggi.

Contohnya adalah Kredit Tanpa Anggunan atau KTA. Tanpa jaminan sama sekali, tetapi resikonya besar bagi pemberi pinjaman. Tidak heran kalau bunganya mencapai 30% hingga 51% per tahun. "Nah, untuk jenis payday loan tentunya akan dikenakan bunga lebih tinggi lagi karena kecepatan proses verifikasi diminimalisir," ujar Freenyan.  

Freenyan menilai bandingkan dengan produk GraSewa yang hanya 16%. Malah kalau menggunakan GraDP hanya sekitar 10%-12% dan nilai ini sudah masuk ke nilai cicilan DP di pengembang rekanan kami. Nilai tersebut sudah fixed tanpa harus mengkhawatirkan perubahan suku bunga yang mendadak atau tiba-tiba. Ini mirip dengan sistem syariah.

Setelah selesai menyicil DP, nantinya konsumen dapat melanjutkan melalui proses KPR dengan mengikut standar yang berlaku di bank yang menawarkan KPR tersebut. Saat ini kisaran bunga KPR ada di  sekitar 13% pertahun.

Adapun yang membedakan Gradana dengan jenis produk payday loans adalah adanya jaminan dalam bentuk sertifikat ataupun kesepakatan buyback  atau refund dengan pengembang apabila terjadi kegagalan pembayaran.

Untuk Fintech P2P lending sendiri sudah diatur dalam POJK  Nomor 77/POJK.01/2016 di mana salah satu aspek yang ditonjolkan adalah para penyelenggara P2P tidak boleh melakukan balance-sheet lending di mana uang yang dipinjamkan berasal dari dana penyelanggara P2P itu sendiri.

Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa tugas penyelenggara hanya sebagai platform yang mempertemukan calon pemberi pinjaman / pendana dengan calon peminjam.

Tentunya sebagai platform, terutama para platform yang telah terdaftar di OJK, bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sebenar-benarnya.  

Sebagai industri yang baru berkembang di Indonesia, fintech masih membutuhkan edukasi yang lebih massif lagi ke target konsumen. Saat ini OJK sendiri telah mengeluarkan izin kepada beberapa fintech untuk beroperasi di Indonesia.

Menurutnya, pernyataan dari Ketua OJK mengenai rentenir tersebut harus disikapi dengan bijak. Tentu bukan berarti OJK sebagai lembaga ingin menghambat pertumbuhan industri ini ke depan. Justru OJK ingin agar masyarakat terlindungi dari pembiayaan yang merugikan. Buktinya Gradana sendiri mendapatkan izin dan sejauh ini berjalan lancar.  

“Kita siap untuk mengadopsi apapun regulasi yang dikeluarkan OJK agar masyarakat teredukasi dan tetap bisa mengambil manfaat dari keberadaan kami,” tegasnya.

 

(HAP)


TERKINI