Ilustrasi

Holding Migas: Saham PGN Beralih ke Pertamina Pekan Depan

12 Maret 2018

Moneter.co.id - PT Pertamina (Persero) memastikan pengalihan saham PT Perusahan Gas Negara Tbk (PGAS) akan berlangsung pekan depan. Hal ini, sebagai bagian dari upaya Pertamina untuk menjadi holding Migas.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, setelah beralihnya saham PGN tiga hari setelahnya pihaknya akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas suatu mekanisme yang mengatur posisi PGN didalam Pertamina.

Nantinya,kata Nicke, saham PGN yang dimiliki oleh pemerintah akan dialihkan kepada Pertamina selaku induk holding BUMN Migas. Adapun saham yang dialihkan sekitar 56,9%.

"Ada integrasi. Bagaimana integrasi operasional harus terjadi karena dengan masuknya ini (PGN) harusnya jadi nilai tambah dan investasi jadi lebih optimal," ujarnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (12/3).

Sementara saat ditanya nasib PGN yang akan digabungkan dengan Pertagas, Nicke mengaku sedang mendiskusikannya untuk mendapatkan kepastian status dari PGN.

Namun dirinya memastikan jika PGN dengan Pertagas nantinya akan terintegrasi sehingga bisa membuat harga gas turun.

Nicke menambahkan, adapun jenis integrasi tersebut sejauh ini baru memunculkan dua, yakni integrasi secara formal ataukan integrasi secara operasional. Sambil menunggu dibuatnya keputusan mengenai integrasi tersebut, nantinya antara Pertagas dengan PGN akan diintegrasikan secara niaga.

"Sementara ini kita intergrasinyan ke Niaga. Jadi jualan bareng-bareng. Kerjainnya projek bareng-bareng. Kemudian investasi kita masing-masing RKAB. Jadi sekarang sedang dikaji. Jadi ada integrasi formal ada integrasi operasional. Yang paling penting sekarang integrasi opersional," jelasnya.

Lebih lanjut Nicke menyatakan, meski diintegrasikan PGN tidak akan berada di bawah Direktorat manapun. Pasalnya, secara hukum PGN hanya diatur untuk berada di bawah Perseroan.

"Selama ini secara hukum juga tidak ada (harus ditempatkan di direktorat mana) kalau secara hukum ya di perseroan, kalau soal penambahan Direksi juga masih kita kaji," jelasnya.

Hal tersebut menyusul penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Pertamina oleh Presiden Jokowi.

 

(HAP)


TERKINI