Ilustrasi

OnlinePajak Dukung Peraturan Baru DJP Tentang Wajib Lapor Pajak Online Dan PPN

12 Maret 2018

Moneter.co.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan peraturan baru terkait wajib lapor pajak online, atau e-Filing SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN mulai 1 April 2018.  

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan pada 26 Januari 2018. Peraturan tersebut diterbitkan untuk modernisasi dan penyederhanaan administrasi pengelolaan SPT dalam mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) PMK SPT terbaru, OnlinePajak yang merupakan salah satu saluran resmi yang diakui pemerintah untuk melakukan e-Filing. Artinya, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang diperoleh dari OnlinePajak juga diakui legalitasnya.

Inovasi e-Filing merupakan bukti nyata kontribusi OnlinePajak dalam membantu  wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan,” kata Charles Guinot, Founder dan Direktur OnlinePajak disiaran persnya, Senin (12/3).

Charles menjelaskan, OnlinePajak memungkinkan pengguna untuk melacak bukti lapor dengan mudah karena pendokumetasian yang tersimpan aman. Selain itu, e-Filing OnlinePajak juga dapat mengakomodasi pelaporan semua jenis pajak dengan beragam status pembayaran, sehingga berbagai macam perusahaan dengan latar belakang industri dan skala bisnis yang berbeda, dapat menggunakan fitur e-Filing OnlinePajak tanpa merogoh kocek.

“Kelebihan lain dari aplikasi OnlinePajak adalah fitur e-Filing CSV. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan pemindahan data file CSV Pelaporan dari e-SPT ke aplikasi OnlinePajak secara otomatis, langkah selanjutnya e-Filing dilakukan hanya dengan sekali klik,” katanya.

Bagi perusahaan yang berskala besar, lanjut Charles, OnlinePajak menyediakan fitur e-Filing Bulk Upload, yang memungkinkan pengguna mengunggah banyak data CSV pelaporan sekaligus, untuk beragam jenis SPT dan NPWP perusahaan secara otomatis, serta melakukan lapor pajak online dengan praktis.

“Sebagai perusahaan yang melayani wajib pajak di Indonesia, kami mendukung sepenuhnya langkah pemerintah mereformasi administrasi perpajakan, sehingga  dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kami pastikan wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik yang resmi dari DJP,” tutur Charles.

Sekedar informasi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 merupakan perubahan dari PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tersebut menegaskan format dokumen elektronik tidak dapat lagi disampaikan secara langsung ke KPP, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh wajib pajak. Di samping itu, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN melalui e-Filing, dianggap tidak menyampaikan SPT.

PMK Nomor 9/PMK.03/2018 juga menyebutkan, kewajiban pelaporan untuk SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 25, dan PPN dengan pajak terutang nihil alias nol, telah dihapuskan, kecuali untuk masa pajak Desember. Artinya, pengusaha yang memiliki karyawan dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pemerintah tidak wajib melaporkan SPT.

Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki transaksi PPN atau memiliki transaksi dengan jenis-jenis objek pajak yang dipungut PPN tertentu, seperti PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, PPN Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, juga tidak diwajibkan lapor SPT.

 

 (TOP)


TERKINI