Freeport Indonesia

BPK Temukan Dua Pelanggaran Freeport Terkait Lingkungan, Potensi Rugikan Negara Rp 455 Triliun

19 Maret 2018

Moneter.co.id - Anggota IV BPK Rizal Djalil menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dua temuan terkait lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Setidaknya dalam pelanggaran tersebut potensi kerugian negara mencapai sekira Rp455 triliun.

“Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan BPK atas Kontrak Karya  Freeport tahun 2013-2015 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jayapura, Timika dan Gresik,” kata Rizal di Gedung BPK, Senin (19/3).

Rizal menjelaskan, pelanggaran pertama yang dilakukan Freeport yakni,  penggunaan kawasan hutan lindung seluas minimal 4.535 hektare (ha) dalam kegiatan operasional yang tanpa izin pinjam pakai. Hal ini tercatat bertentangan dengan Undang-Undang  Kehutanan No.41 Tahun 1999 Jo UU no.19 Tahun 2004.

Dalam temuan ini terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang sejak tahun 2008, di mana PP No.2/2008 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, terbit.

Berdasarkan hitungan BPK dengan Direktorat Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Freeport dapat segera terbit potensi PNPB negara sebanyak Rp33,853 triliun per tahunnya.

Angka ini terdiri dari areal pinjam pakai yang seluas 738,60 ha dengan potensi Rp2,954 triliun, kemudian areal persetujuan Prinsip PKH 2013 seluas 2.000 ha dengan potensi Rp20,339 triliun.

Selain itu terdiri juga dari tambahan area di dataran rendah seluas 1,158 ha yang berpotensi Rp4,632 triliun, juga penambahan luasan dalam evaluasi seluas 639,13 ha yang berpotensi Rp5,868 triliun.

Dengan demikian, selama 8 tahun atau sejak PP diterbitkan pada 2008 hingga tahun 2015, total potensi PNBP yang tidak diterima mencapai Rp270,831 triliun.

Pelanggaran kedua, lanjut Rizal, Freeport telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara dan telah mencapai kawasan laut.

Kerugian dari perubahan ekosistem yang rusak akibat pembuangan limbah yang berlebihan oleh Freeport ini setidaknya tercatat mencapai Rp185 triliun. Ini terdiri dari penampungan tailing atau Modelling Ajkwa Deposition Area (ModADA) sebesar Rp10,70 triliun, muara sekira Rp 8,211 triliun, dan laut sekira Rp166 triliun.

“Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Kontrak Karya Freeport itu pun telah disampaikan pada kementerian terkait, DPR, terkhususnya pada pihak Freeport,” ucapnya.

Namun, lanjut Rizal, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Freeport untuk menangani pelanggaran ini. "Sampai hari ini setelah 333 hari BPK sampaikan hasil audit, tidak ada tindak lanjut signifikan dari Freeport. Freeport tidak punya  itkad baik terhadap persoalan untuk di Papua ini," tegasnya.

 

 

(HAP)


TERKINI