Siaran pers Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP) di Jakarta, Jumat (13/4) | Foto: TN

Terkait Polemik Importasi Garam Industri, Ini Penjelasan JPIP

13 April 2018

Moneter.co.id - Beredar informasi dan berita yang simpang siur di tengah masyarakat mengenai polemik dan dikotomi garam industri dan garam konsumsi serta permasalahan mengenai kebijaksanaan impor garam seperti, terbitnya PP No 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendliaan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, telah menyebarkan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya ditengah masyarakat pada tahun politik ini oleh beberapa oknum menggunakan isu ini sebagai isu seksi untuk kepentingan politik.

Dilansir dari siaran pers Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP) di Jakarta, Jumat (13/4) dijelaskan, komoditi garam industri harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, supaya dapat dimengerti dengan jelas posisi strategisnya sebagai bahan baku dan bahan penolong industri-industri yang menunjang pertumbuhan ekonomi, ekspor yang dihasilkan oleh masyarakat petambak garam dan perusahaan garam swasta yang masih membutuhkan perlindungan dan dukungan Pemerintah dalam produksi, pemasaran dan pengendalian harga untuk menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Ketua Umum DPP JPIP, Lintong Manurung mengatakan, dalam rangka produksi dan Tata Kelola impor garam, baik garam konsumsi maupun garam lndustri, Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan yang tepat, efektif dan efisien untuk melindungi dan mengamankan kebutuhan garam nasional melalui UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

“Kemudian disempurnakan dengan PP No 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian lmpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai bahan baku dan Bahan Penolong Industri,” ujarnya.

Baca juga:

 

Akibatnya dari perubahan tersebut, lanjut Lintong, ada beberapa isu-isu yang meresahkan masyarakat terutama para petani param, pelaku usaha garam, Asosiasi terkait dan lndustri Penguna Garam.

Pertama, terjadinya penyalahgunaan pemakaian garam impor oleh oknum importir garam dengan menjual garam industri impor ke pasar untuk pemakaian garam konsumsi (Garam lndustri impor bisa digunakan menjadi Garam Konsumsi) karena adanya perbedaan harga yang besar antara garam produksi petani nasional dan harga Garam Industr impor.

“Harga Garam lndustri impor CIF kurang lebih Rp 500 per Kg sedang Garam Konsumsi produksi petani kira-kira Rp 2000 hingga 2500 per Kg,” jelasnya.

Kedua, terjadinya kartel importer garam atau penguasaan importir garam hanya diberikan izin kepada beberapa perusahaan saja, sehingga bisa mengatur harga garam, atau yang disebut dengan “Mafia Garam”.

“Apabila hal tersebut dilaksanakan maka harga garam produksi petani garam dan perusahaan Garam Nasional akan jatuh dan petani garam akan bangkrut,” tegasnya.

Lintong menjelaskan, atas hal tersebut, kami dari JPlP tergugah dan berkewajiban untuk mencari kebenaran dan meluruskan kondisi yang sebenarnya dengan mengutamakan tetap melindungi petani garam, tetapi iuga melindung industri pengguna garam industri yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa dari ekspor.

Sementara, Ketua Litbang JPIP, Heroe Wiedjatmiko menambahkan, maksud dan tujuan Pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan Tata Kelola impor garam untuk garam konsumsi dan garam industri adalah untuk mengoptimalkan Tata Kelola impor garam secara effektif dan etisien.

“Kemudian untuk pengamanan dan kelancaran produksi lndustri Pengguna Garam Industri. Pembinaan dan pengembangan potensi dan produksi garam lndustri dan garam konsumsi secara terpadu di Indonesia,” ucap Heroe.

Menurut Heroe, pengaturan tata kelola garam ini harus dilaksanakan dengan seksama dan jelas, agar produksi petambak garam dan pengusaha garam swasta disatu pihak dan industri pengguna garam industri dipihak lain akan berkembang dan bertumbuh dengan baik secara bersama-sama.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tahun 2018, potensi ladang garam (On Farm), dibawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut, Produksi sebesar 1,88 Iuta ton/tahun, Penyerapan Tenaga Kerja mencapai 20.000 orang dan sumbangan terhadap PDB  sebesar Rp72 Miliar dengan luas lahan mencapai 28.000 Ha dengan produktivitas 70 ton/ha

Lalu, pengolahan garam (Off Farm) dibawah pembinaan Kementerian Perindustrian dengan kapasitas produksi sebesar 3,9 juta ton, penyerapan tenaga kerja hingga 13.380 orang,  nilai tambah/sumbangan terhadap PDB sebesar Rp393 Miliar dengan jumlah industri besar sebanyak 19 Perusahaan dan IKM sebanyak 500 perusahaan.

Dan industri pengguna garam dengan kebutuhan garam sebesar 3.770.000 ton, penyerapan tenaga kerja hingga 3.440.000 orang, nilai tambah/sumbangan terhadap PDB sebesar Rp1.197 Triliun. Serta untuk ekspor mencapai US 19.4 Milyar dengan jumlah industri pengguna garam industri sekitar 2.427 perusahaan.

 

Berdasarkan data dan informasi tersebut dapat dilihat bahwa industri pengguna garam sangat strategis dan memiliki posisi cukup dominan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Heroe menjelaskan, yang menjadi kendala untuk menjamin tersedianya bahan baku industri pengguna garam sehingga garam industri harus di impor adalah persyaratan bahan baku garam untuk industri kimia minimal kandungan Nacl nya 97 %.

“Lalu, industri pangan membutuhkan garam dengan kandungan Ca dan Mg dibawah 600 ppm, karena akan menyebabkan penggumpalan dan mempengaruhi kekeruhan,” jelasnya lagi.

Baca juga:

Kendala lainnya, kata Heroe, harga kompetitif karena hasil produksi harus bersaing di pasar global (ekspor) dan jaminan supply yang lancar untuk produksi dan perluasan usaha

Berdasarkan hal-hal tersebut, Lintong menegaskan, penerbitan PP No 9 tahun 2018 adalah kebijaksanaan yang tepat dari Pemerintah guna menyelesaikan kemelut dan masalah yang timbul dalam pengadaan garam sebagai bahan baku industri. Dan pemberian rekomendasi untuk kebutuhan bahan baku garam industri adalah portfolio Kementerian Perindustrian.

“Hasil produksi petani garam harus ditingkatkan mutunya agar memenuhi persyaratan kualitas garam yang dibutuhkan untuk lndustri,” tungkasnya.

Dari hasil kajian dan pengamatan JPIP, menurut Lintong tidak temukan adanya praktek kartel (mafia) dalam kegiatan importasi garam. “Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh KPPU tidak terbukti adanya pihak yang terlibat praktek kartel (mafia),” jelasnya.

“Fungsi pengawasan Tata Kelola garam impor harus ditingkatkan, untuk mencegah adanya penyimpangan atau perembesan alokasi peruntukan garam, dengan peningkatan aplikasi teknologi lT yang sudah canggih yang tersedia saat ini,” pungkasnya.

 

(TOP)


TERKINI