Ilustrasi uang kartal | Foto: Ist

Ini 8 Alasan PPATK Uang Kartal Harus Dibatasi

17 April 2018

Moneter.co.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mendorong pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal. Setidaknya ada delapan alasan yang melatarbelakangi hal tersebut.

Pertama, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, berdasarkan riset dan analisa yang dilakukan PPATK, ditemukan tren transaksi penggunaan uang kartal yang semakin meningkat. Transaksi tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyulitkan upaya pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana, "Selain itu untuk memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary)," katanya, Selasa (17/4).

Kedua, mengurangi biaya pencetakan uang dengan seluruh risikonya, antara lain uang palsu, uang rusak dan lain-lain.

Ketiga, lanjut dia, adanya pergeseran kebiasaan transaksi perbankan oleh sebagian masyarakat yang semula melakukan transfer, transaksi pindah buku, dan transaksi perbankan lainnya menjadi transaksi tunai berupa setortunai dan tarik tunai.

"Keempat, transaksi penggunaan uang kartal tidak sejalan dengan tujuan less cash society karena dilakukan dalam jumlah besar biasanya di atas Rp500juta, kurang aman, mempersulit pelacakan transaksi yang mencurigakan," imbuh dia.

Kelima, pembatasan transaksi yang menggunakan uang kartal juga mendukung konsep "bank channel" yang salah satu tujuannya untuk mensejajarkan diri dengan negara maju. 

Keenam, pengaturan pembatasan transaksi penggunaan uang kartal mendorong dan mendidik masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya.

Ketujuh, selain untuk kebutuhan penagakan hukum, pengaturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal sejalan dengan pengaturan dalam rangka menjaga kelancaran sistem pebayaran. 
Kedelapan, mengeliminasi sarana yang dapat digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap dari pemerasan," tuturnya.

Menurut Kiagus, banyak negara yang saat ini telah menerapkan kebijakan pembatasan transaksi tunai untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan, korupsi, pendanaan terorisme dan tindak pidana pencucian uang, seperti Italia, Meksiko, Perancis, Belgia, Armenia, Amerika Serikat, Bulgaria, Ukraina, dan Brazil. 

“Ketentuan baru ini dimaksudkan untuk mencegah fisik penguatan uang yang berasal dari narkotika dan kejahatan lintas batas negara yang marak terjadi di negara yang berbatasan dengan Amerika Serikat, Geutamala dan Belize di sebelah tenggara dan Samudera Pasifik di bagian baratnya,” pungkasnya.

 

(HAP)


TERKINI